MEKANISME PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS
(GBPNS)
A. Persyaratan
Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat
1. Persyaratan Umum
a.
GBPNS yang berstatus sebagai guru tetap dengan
masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di saat pengajuan
usulan pemberian kesetaraan pada satminkal terakhir
b.
memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana
(S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang
terakreditasi. Bagi guru yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau
doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B;
c.
bagi GBPNS yang memiliki sertifikat pendidik
harus mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang
dimiliki;
d.
bagi GBPNS yang belum memiliki sertifikat
pendidik harus mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi
akademik yang dimiliki;
e.
usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
pada saat diusulkan;
f.
memiliki Nomor Unik yang dikeluarkan oleh
Kementerian;
g.
melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata
pelajaran/guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus/guru bimbingan
TIK atau KKPI;
h.
memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.
bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai
kepala satuan pendidikan wajib mengajar minimal 6 (enam) jam tatap muka per
minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi guru bimbingan dan
konseling/konselor/guru bimbingan TIK atau KKPI di satuan
j.
bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai
wakil Kepala satuan pendidikan/kepala perpustakaan/kepala laboratorium/ kepala
bengkel/kepala program keahlian/kepala unit produksi wajib mengajar minimal 12
(dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh)
peserta didik bagi guru bimbingan dan konseling/konselor/guru bimbingan TIK
atau KKPI di satuan administrasi pangkalnya (satminkal) terakhir.
k.
bagi guru wajib mengajar 24 (dua puluh empat)
jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 (seratus lima puluh) peserta
didik bagi guru bimbingan dan konseling/konselor/guru bimbingan TIK atau KKPI
di satuan administrasi pangkalnya (satminkal) terakhir.
l.
menunjukkan kinerja baik yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari kepala satuan pendidikan;
m.
bagi guru yang ditetapkan sebagai guru tetap
mulai 1 Januari 2014 harus
melampirkan sertifikat kelulusan
program induksi dengan hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan minimal
baik;
2. Persyaratan Administrasi
Berkas usul pemberian kesetaraan
jabatan dan pangkat GBPNS adalah sebagai berikut:
a.
melampirkan surat pengantar Kepala Sekolah pada
setiap berkas usulan per individu guru;
b.
melampirkan biodata (format 5);
c.
khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB,
melampirkan hasil cetak lembar transkrip data (LTD)/info PTK berdasarkan
Dapodikdas semester terakhir pada saat mengusulkan;
d.
fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan
sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh:
1) gubernur/bupati/walikota
sebagai pejabat pembina kepegawaian lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh
gubernur/bupati/walikota bagi guru yang bertugas di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dilegalisasi dengan
stempel basah oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi,
2) ketua yayasan bagi GBPNS yang
bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh
yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi,
3) Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan
setempat.
e.
fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah
mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama menjadi guru tetap 4 semester terakhir
(dilengkapi rincian jadwal mengajar bagi guru kelas atau mata pelajaran, atau
jadwal bimbingan bagi guru BK dan guru TIK/KKPI), baik yang diperoleh dari
satminkal ataupun dari luar satminkalnya untuk semua guru tetap dan
dilegalisasi dengan stempel basah oleh dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota;
f.
f. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam
Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh kepala sekolah bagi GBPNS yang
mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/kepala
perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala
unit produksi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
oleh ketua yayasan bagi kepala sekolah; dan dilegalisasi dengan stempel basah
oleh pihak yang menerbitkan
Surat Keputusan.
g.
fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel
basah oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
h.
fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi
dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat;
i.
melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah
yang menyatakan bahwa guru memiliki kinerja minimal baik selama 2 (dua) tahun
berturut-turut di saat pengajuan usulan pemberian kesetaraan pada satminkal
terakhir.
j.
Berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan
pangkat GBPNS yang akan dikirim disusun sesuai dengan urutan abjad di atas.
Setiap berkas GBPNS dilengkapi dengan daftar kelengkapan berkas, dengan
menggunakan Format-1.
B. Prosedur
Pengusulan Pemberian Kesetaraan
1.
GBPNS yang dapat diberikan kesetaraan
menyerahkan berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS kepada
kepala sekolah masing-masing.
2.
GBPNS yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodik
akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik,
usia, serta masa kerja, dan kemudian diumumkan melalui laman:
www.gtk.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, bagi yang sudah mendapatkan nomor urut
harus segera mengirimkan berkas pengajuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
oleh Kemendikbud. Pengiriman berkas disertai lampiran berupa “Lembar Identitas
Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui
fasilitas lembar transkrip data (LTD)/info PTK yang dapat diakses dengan IP
address 223.27.144.195:8081, 223.27.144.195:8082 atau 223.27.144.195:8083 untuk
guru pendidikan dasar dan 223.27.144.205:8082 untuk guru pendidikan menengah.
3.
Kepala sekolah memeriksa kelengkapan
administratif dan keabsahan berkas yang diusulkan guru.
4.
Kepala sekolah menyampaikan kelengkapan
administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas (dengan menggunakan
stopmap warna kuning), atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar (dengan
menggunakan stopmap warna merah untuk SD, stopmap warna biru untuk SMP), atau
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah (dengan menggunakan stopmap warna
hijau untuk SMA, stopmap warna abu-abu untuk SMK) pada Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada
kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya, dengan menggunakan Format-2.
5.
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan terkait
melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan keabsahan berkas yang
diusulkan oleh kepala sekolah.
6.
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan terkait
melakukan penilaian terhadap berkas yang telah memenuhi syarat administratif.
7.
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan terkait
menetapkan angka kredit GBPNS, dengan menggunakan Format-3.
8.
Berdasarkan penetapan angka kredit GBPNS,
Direktur Pembinaan Guru terkait mengusulkan kepada Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian untuk ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Kesetaraan, dengan
menggunakan format-4.
9.
Kepala sekolah menyampaikan kelengkapan
administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada Menteri
melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk di verfikasi, dinilai dan ditetapkan
angka kreditnya.
10. Biro Kepegawaian menetapkan Keputusan Pemberian
Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi GBPNS, dengan menggunakan Format-4.
11.
Seluruh informasi terkait dengan proses
penyetaraan jabatan dan pangkat GBPNS disampaikan melalui website www.gtk.kemdikbud.go.id
12.
Pengajuan usul Pemberian Kesetaraan Jabatan dan
Pangkat:
a.
bagi GBPNS TK/PAUD Formal atau yang sederajat
disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas, Direktorat Jenderal GTK
Kemendikbud dengan alamat PO Box 4644 JKP 10046
b.
Bagi GBPNS SD/SMP atau yang sederajat
disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan
Guru Pendidikian Dasar, Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud dengan alamat PO
Box 1316 JKS 12013
c.
Bagi GBPNS SMA/SMK atau yang sederajat
disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan
Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud dengan alamat PO
Box 1050 JKS 12010
d.
Bagi GBPNS SD/SMP/SMA/SMK pada Sekolah Indonesia
Luar Negeri disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dengan alamat Gedung C lantai 5, Jl.
Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat.
13.
Direktorat Pembinaan Guru terkait tidak menerima
berkas pengusulan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS yang
disampaikan secara langsung, baik individu maupun kelompok.
1Disadur sesuai dengan aslinya dilaman: JABFUNG
lihat juga peraturan menterinya ya
b
Jangan lupa baca Juga INPASSING JABFUNG TERBARU KEMENAG
lihat juga peraturan menterinya ya
b
Jangan lupa baca Juga INPASSING JABFUNG TERBARU KEMENAG
EmoticonEmoticon